BPKPAD Banjar Perkuat Rekonsiliasi Keuangan, Dorong Optimalisasi Realisasi APBD 2026
MARTAPURA, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Triwulan III Tahun 2026, di Aula Permata Lantai 2 BPKPAD, Selasa (20/10/2026).
Kegiatan ini dibuka Kepala BPKPAD Banjar diwakili Kepala
Bidang Akuntansi dan Pelaporan Gusti Sugian Noor diikuti Pengeloaan Keuangan
SKPD Pemkab Banjar.
Gusti Sugian Noor mengatakan rekonsiliasi ini bertujuan
untuk memastikan kesesuaian antara catatan pembukuan di SKPD dengan pencatatan
pada BPKPAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
Menurut Sugian Noor proses ini guna menekan potensi selisih
pencatatan serta menjamin kerapian penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah secara menyeluruh.
"Kegiatan rekonsiliasi triwulanan ini sangat penting
sebagai sarana evaluasi dan validasi data keuangan secara riil. Melalui forum
ini, setiap kendala teknis pencatatan anggaran maupun realisasi program kerja
di satuan kerja dapat teridentifikasi dan diselesaikan dengan cepat,” ujarnya.
Sementara itu Narasumber Staf BPKPAD Banjar Isro Mullah
menjelaskan penyusunan laporan realisasi keuangan serta hal-hal yang perlu
diperhatikan oleh perangkat daerah dalam pelaporan anggaran.
“Realisasi keuangan masih tergolong rendah, terutama pada
belanja modal. Kondisi ini disebabkan adanya penambahan belanja modal dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan. Oleh karena itu, diperlukan
komitmen bersama dari seluruh perangkat daerah untuk mempercepat realisasi anggaran
pada Triwulan IV, khususnya belanja modal, agar dapat direalisasikan pada
November 2026,” jelas Isro.
Selain itu, Isro meminta perangkat daerah memperhatikan
kelengkapan dan ketertiban administrasi keuangan, meliputi penyelesaian Surat
Pertanggungjawaban (SPJ), rekonsiliasi laporan, serta memastikan Buku Kas Umum
(BKU) sesuai dengan rekening koran. Perhatian juga diberikan terhadap persiapan
laporan keuangan Tahun 2027 melalui SIPD, termasuk kesiapan penarikan data
setiap bulan agar proses penyusunan laporan berjalan lebih tertib dan lancar.
“Aspek perpajakan juga menjadi perhatian penting, baik pajak
yang berkaitan dengan Ganti Uang (GU) maupun kewajiban pajak lainnya, sehingga
seluruh proses administrasi dan pelaporan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan
yang berlaku,” pungkasnya. (Media Center Banjar)
