Dari Rakor Bappeda, Kabupaten Banjar Bawa Pulang Solusi Infrastruktur
TABALONG, InfoPublik – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Banjar turut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Bappeda se-Kalimantan Selatan yang diselenggarakan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan selama dua hari, 13–14 Oktober 2026, bertempat di Gedung Balai Rakyat H. Dandung Suchrowardi, Kompleks Pendopo Bersinar, Kabupaten Tabalong.
Kegiatan yang dibuka langsung Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Suprapti Tri Astuti, ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi perencanaan pembangunan antara pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.
Kehadiran Bapperida Kabupaten Banjar dipimpin langsung Kepala Bapperida, Hj. Anna Rosida Santi, didampingi Plt. Sekretaris sekaligus Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (EkoSDA), Dedi Nurmadi, Plt. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi (PPE), Mujahid, serta Kasubbag Perencanaan, Fungsional Perencana dan Penata Layanan Operasional Bapperida Banjar.
Dalam sambutannya, Suprapti Tri Astuti menegaskan bahwa Bappeda memiliki posisi strategis yang tidak sebatas menyusun dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi penghubung antarperangkat daerah, pengawal konsistensi kebijakan, sekaligus pengendali capaian pembangunan. Menurutnya, kualitas koordinasi sangat menentukan keberhasilan pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Suprapti juga menekankan tiga agenda penting yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2026 secara objektif dan berbasis data, memastikan kesiapan pelaksanaan pembangunan tahun 2027, serta mengidentifikasi sejak dini isu strategis lintas wilayah sebagai bahan perencanaan tahun 2028.
“Rakor ini diharapkan tidak berhenti pada catatan rapat atau kegiatan seremonial, tetapi menghasilkan kesamaan pemahaman arah pembangunan, pemetaan permasalahan, langkah tindak lanjut yang jelas, serta kesiapan bersama menghadapi proses perencanaan tahun berikutnya,” ujarnya.
Dalam paparannya, Suprapti turut mengulas berbagai isu strategis, potensi daerah, serta perkembangan indikator makro pembangunan pada 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Khusus Kabupaten Banjar, data yang ditampilkan mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,07 persen, tingkat pengangguran terbuka 2,76 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,11, dan tingkat kemiskinan 2,74 persen. Selain itu, Kabupaten Banjar mencatat Gini Rasio 0,281, nilai IPKD MCSP KPK sebesar 94,79, indeks modal manusia 0,559, serta nilai SAKIP 71,16 dengan predikat BB. Paparan tersebut menjadi bahan penting untuk melihat posisi dan capaian pembangunan masing-masing daerah sekaligus memperkuat penyelarasan kebijakan pembangunan provinsi dan kabupaten/kota.
Rangkaian Rakor juga diisi dengan pemaparan praktik baik dari tiga kabupaten peraih Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) yang berbagi pengalaman mengenai indikator keberhasilan, inovasi, dan konsistensi perencanaan pembangunan di daerah masing-masing.
Selain menjadi ruang pertukaran pengetahuan, seluruh peserta mendapatkan pembekalan manajemen Emotional Spiritual Quotient (ESQ) bersama motivator Dedy Kurniawan. Melalui sesi tersebut, peserta diajak mengembangkan potensi diri, memperkuat integritas, membangun kolaborasi, serta menghadirkan energi positif dalam meningkatkan kualitas kinerja, semangat pelayanan, dan kehidupan sehari-hari.
Menariknya, keikutsertaan Bapperida Kabupaten Banjar dalam Rakor ini juga membuahkan hasil konkret bagi kebutuhan infrastruktur daerah. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bapperida Kabupaten Banjar, Hj. Anna Rosida Santi, yang difasilitasi langsung oleh Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, menyampaikan permohonan izin kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan Selatan untuk melakukan perbaikan jalan inspeksi primer irigasi di Kecamatan Martapura Barat. Usulan tersebut mendapat respons positif dan langsung disetujui oleh pihak BWS Kalimantan Selatan. Persetujuan ini menjadi langkah awal yang penting dalam mendukung upaya penanganan akses infrastruktur di wilayah tersebut melalui koordinasi lintas kewenangan.
Menanggapi hasil Rakor, Anna menyampaikan apresiasinya atas ruang koordinasi yang dibangun Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya dalam memfasilitasi komunikasi langsung antara pemerintah kabupaten dan instansi terkait. Menurutnya, forum seperti ini sangat diperlukan karena berbagai persoalan pembangunan daerah tidak dapat diselesaikan secara sektoral, melainkan membutuhkan keterpaduan kebijakan, komunikasi yang efektif, dan komitmen bersama.
Ia juga menilai persetujuan BWS terhadap usulan perbaikan jalan inspeksi di Martapura Barat menjadi salah satu contoh nyata bahwa koordinasi yang baik dapat mempercepat pencarian solusi atas kebutuhan pembangunan daerah.
“Diharapkan melalui Rakor ini, sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat, sehingga setiap perencanaan tidak hanya menghasilkan dokumen, tetapi benar-benar dapat diwujudkan melalui langkah konkret yang menjawab kebutuhan masyarakat. Bapperida Kabupaten Banjar akan terus memperkuat koordinasi, mengawal konsistensi perencanaan, serta mendorong pembangunan yang terarah, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Banjar,” pungkas Anna.(Ione/Brigade Bapperida)