Bapperida Kawal Penyelesaian Target DAK Fisik dan Non Fisik 2026
MARTAPURA – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Banjar melalui Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi (PPE) menggelar rapat evaluasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) triwulan III Tahun Anggaran 2026, di Aula Bauntung Kantor Bapperida Kabupaten Banjar, Selasa (6/10/2026) pagi.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pengendalian untuk melihat perkembangan pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang perlu segera ditindaklanjuti memasuki triwulan IV. Rapat dipimpin Plt. Kepala Bidang PPE Bapperida Kabupaten Banjar, Mujahid.
Dalam sambutannya, Mujahid menekankan pentingnya evaluasi sebagai instrumen untuk memastikan pelaksanaan DAK berjalan sesuai target, baik dari sisi kegiatan maupun capaian output.
Menurutnya, setiap perangkat daerah penerima DAK perlu mencermati perkembangan pelaksanaan, segera menyelesaikan kendala yang masih ditemukan, serta memastikan pelaporan dilakukan tepat waktu dan sesuai kondisi sebenarnya agar pelaksanaan program dapat diselesaikan secara optimal. Tujuan evaluasi tersebut sejalan dengan bahan rapat, yakni memotret posisi pelaksanaan DAK hingga triwulan III dan mengambil langkah korektif terhadap target yang belum tercapai.
Pada DAK fisik, evaluasi menyoroti pelaksanaan bidang konektivitas jalan, air minum, dan sanitasi yang berada pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP). Untuk konektivitas jalan, penanganan Long Segment ruas Jalan Handil Bujur–Mekar Sari telah menunjukkan perkembangan, namun masih terdapat target pekerjaan yang perlu diselesaikan. Sementara pada bidang air minum, perluasan SPAM jaringan perpipaan di Desa Keramatu Kecamatan Sungai Tabuk dan Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura masih dalam proses dan belum selesai. Adapun kegiatan sanitasi tercatat memasuki tahapan persiapan pencairan tahap berikutnya.
Untuk DAK nonfisik sektor pendidikan, evaluasi mencakup berbagai program pada Dinas Pendidikan, antara lain tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta bantuan operasional penyelenggaraan PAUD dan pendidikan kesetaraan. Sejumlah kegiatan telah menunjukkan capaian, namun beberapa komponen masih perlu diperjelas kesesuaian antara realisasi, target waktu, fisik, dan output. Salah satunya BOS afirmasi yang hingga triwulan III belum menunjukkan realisasi output sesuai target, sehingga perlu penjelasan lebih lanjut mengenai periode dan capaian pelaksanaannya.
Evaluasi berikutnya menyasar DAK nonfisik pada sektor kesehatan, perpustakaan, keluarga berencana, serta pelayanan perlindungan perempuan dan anak. Pada sektor kesehatan, Bapperida menyoroti sejumlah kegiatan yang belum menunjukkan realisasi, termasuk penyediaan larvasida malaria dan orientasi pembinaan Posyandu bagi tenaga kesehatan Puskesmas. Pada pengembangan perpustakaan daerah, pelaksanaan bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal serta capaian peserta lomba resensi buku menjadi perhatian.
Sementara pada program keluarga berencana dan perlindungan perempuan dan anak, beberapa kegiatan seperti KIE tingkat desa/kelurahan, distribusi alat kontrasepsi, promosi KIE dan penyusunan materi KIE masih perlu dipastikan kendala serta rencana penyelesaiannya.
Secara bergantian, setiap perwakilan SKPD penerima DAK dikonfirmasi terkait realisasi program dan kegiatan, perkembangan capaian output, kendala yang dihadapi, serta rencana penyelesaian pada triwulan IV. Melalui evaluasi tersebut, Bapperida mendorong seluruh perangkat daerah memperhatikan tahapan dan persyaratan penyaluran DAK, mempercepat kegiatan yang belum mencapai target, serta memastikan data dan laporan disampaikan tepat waktu dan tepat data.
Perbaikan laporan DAK juga diminta segera ditindaklanjuti melalui Bidang PPE sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Dengan pengendalian yang lebih intensif, seluruh program DAK diharapkan dapat diselesaikan sesuai target dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kabupaten Banjar.
SKPD yang hadir Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Banjar serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar.(Ione/brigade Bapperida)