Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Dinsos Banjar Bahas Penanganan Tuna Sosial
- DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
- dinsosppkb
- 9
Martapura, InfoPublik – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar menggelar kegiatan Sinergi Lintas Sektor dalam Penanganan Tuna Sosial di Aula Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar, Jumat (2/10/2026).
Kegiatan tersebut menjadi wadah memperkuat koordinasi dan kerja sama antara Dinsos P3AP2KB dengan berbagai instansi, lembaga, serta mitra kerja dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), khususnya kelompok tuna sosial di Kabupaten Banjar.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar, Erny Wahdini. Dalam arahannya, Erny menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memberikan pelayanan dan penanganan terhadap masyarakat yang membutuhkan intervensi sosial.
Menurutnya, penanganan tuna sosial tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Sinergi tersebut diperlukan agar proses penjangkauan, pendataan, asesmen, pelayanan, hingga reunifikasi dengan keluarga dapat dilakukan secara lebih terpadu.
“Penanganan permasalahan sosial membutuhkan kerja sama dan koordinasi dari berbagai pihak. Dengan sinergi yang baik, diharapkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan sosial dapat memperoleh penanganan secara tepat dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial (Rehsos Linjamsos) Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar, Hudan Azzuhry, menyampaikan bahwa keberadaan orang terlantar, gelandangan dan pengemis, lanjut usia terlantar, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) terlantar, serta permasalahan tuna sosial lainnya memerlukan penanganan secara terpadu dan berkelanjutan.
Menurutnya, dalam penanganan orang terlantar masih terdapat sejumlah tantangan, di antaranya tidak adanya identitas diri yang menyulitkan proses pengembalian kepada keluarga, keterbatasan informasi saat identifikasi dan asesmen, respons keluarga yang belum selalu positif, hingga kondisi penerima layanan yang ditemukan dalam keadaan sakit.
Hudan juga mengaitkan penanganan tersebut dengan inovasi Sipandai Manis (Sistem Pelayanan Data dan Informasi) yang dikembangkan Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar sebagai bagian dari upaya mendukung peningkatan pelayanan sosial.
Melalui pemanfaatan data dan informasi yang lebih terintegrasi, Sipandai Manis diharapkan dapat mendukung proses pendataan, identifikasi serta koordinasi pelayanan sosial, sehingga penanganan PPKS, termasuk tuna sosial, dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat sasaran dan terkoordinasi.
“Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun sinergi dan pemahaman bersama mengenai peran masing-masing sektor, termasuk dalam mendukung pemanfaatan data dan informasi untuk penanganan tuna sosial di Kabupaten Banjar,” kata Hudan.
Berdasarkan data tahun 2025, jumlah populasi keseluruhan PPKS dari 26 jenis PPKS yang dilayani di Kabupaten Banjar mencapai 161.743 orang. Sementara itu, pelayanan bagi penyandang tuna sosial melalui Rumah Singgah Banjar Manis juga menunjukkan adanya peningkatan jumlah penerima layanan.
Kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan DPA-SKPD Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2026 tersebut menghadirkan dua materi utama, yakni Focus Group Discussion (FGD) Lintas Sektor Penanganan Tuna Sosial di Wilayah Kabupaten Banjar yang disampaikan Hudan Azzuhry, serta Manajemen Kasus dalam Penanganan Tuna Sosial oleh narasumber dari BBPPKS Kementerian Sosial RI, Hotibin.
Kegiatan diikuti perwakilan kecamatan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Satpol PP, Disdukcapil, rumah sakit, Sentra Budi Luhur, Panti PRSTS Barakat Cangkal Bacari, Baznas, Dinas Kesehatan, Disnakertrans, EBR, Lapas Narkotika, Polsek Martapura serta pendamping rehabilitasi sosial.
Melalui kegiatan tersebut, Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar berharap terbangun kolaborasi yang semakin kuat antarlembaga dan instansi terkait, sehingga penanganan tuna sosial dapat dilakukan secara terpadu, responsif dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan sosial bagi masyarakat Kabupaten Banjar.
Novita/Adam/Dinsos P3AP2KB Kab.Banjar