Ikuti FGD Implementasi SP2D Online, Kecamatan Karang Intan Tingkatkan Pemahaman Penginputan Pemotongan Gaji
BANJAR, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Banjar
terus mendorong penerapan sistem digital dalam pengelolaan keuangan daerah
melalui implementasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online yang
terintegrasi dengan SIPD-RI Modul Keuangan.
Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) Penginputan Pemotongan Gaji dalam rangka Implementasi SP2D Online yang digelar di Aula Permata Lantai 2 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar, Senin (28/9/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Staf Kecamatan Karang Intan, Adi
Rahmadhani, bersama bendahara, operator keuangan, serta petugas pengelola
administrasi keuangan dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banjar.
FGD membahas sejumlah hal teknis terkait penerapan SP2D
Online, di antaranya tata cara penginputan pemotongan gaji, validasi data,
penginputan ID Billing pajak, hingga mekanisme integrasi data dengan aplikasi
SIPD-RI.
Implementasi SP2D Online merupakan bagian dari upaya
meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah. Sistem tersebut juga diharapkan dapat mempercepat
proses pencairan dana sekaligus meminimalkan kesalahan administrasi.
Kasubbid Belanja Pegawai BPKPAD Kabupaten Banjar, Eko Wira
Nuryadin, selaku narasumber menjelaskan bahwa penerapan SP2D Online menjadi
salah satu langkah strategis dalam transformasi digital tata kelola keuangan
daerah.
“SP2D Online tidak hanya mempercepat proses pencairan dana,
tetapi juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keamanan data dalam
pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya ketelitian operator dalam
melakukan penginputan data pemotongan gaji dan pajak. Menurutnya, ketepatan
data sangat diperlukan agar tidak menimbulkan kendala pada tahapan verifikasi
maupun proses pencairan dana.
“Validitas data menjadi kunci keberhasilan implementasi SP2D
Online. Oleh karena itu, setiap operator harus memahami alur kerja dan memastikan
seluruh data yang diinput sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Sementara itu, Adi Rahmadhani menyampaikan bahwa kegiatan
FGD memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme penginputan
pemotongan gaji melalui sistem SP2D Online.
“Kegiatan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam
mengenai mekanisme penginputan pemotongan gaji dalam sistem SP2D Online
sehingga dapat diterapkan dengan baik di lingkungan Kecamatan Karang Intan,”
katanya.
Ia berharap penerapan sistem tersebut dapat berjalan lancar
dan memberikan kemudahan bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan
administrasi keuangan.
“Semoga melalui penerapan SP2D Online, proses administrasi
keuangan menjadi lebih cepat, tertib, dan akurat sehingga pelayanan kepada masyarakat
juga semakin optimal,” harapnya.
Adi juga berharap BPKPAD Kabupaten Banjar dapat terus
memberikan pendampingan teknis kepada para operator keuangan selama proses
implementasi berlangsung.
“Kami berharap koordinasi dan pendampingan teknis dari BPKPAD
terus dilakukan agar setiap kendala yang muncul dapat segera diselesaikan dan
implementasi sistem berjalan maksimal,” tambahnya.
Harapan serupa disampaikan peserta FGD dari unsur operator
keuangan. Mereka berharap penerapan SP2D Online dapat menyederhanakan proses
administrasi sekaligus mengurangi potensi kesalahan dalam penginputan data.
“Kami berharap sistem SP2D Online dapat semakin
menyederhanakan proses administrasi keuangan dan mengurangi potensi kesalahan
dalam penginputan data. Melalui FGD ini, kami memperoleh pemahaman yang lebih
jelas mengenai prosedur penginputan pemotongan gaji sehingga pelaksanaan tugas
menjadi lebih mudah dan sesuai ketentuan,” ungkapnya.
Melalui kegiatan tersebut, seluruh operator dan pengelola
keuangan perangkat daerah diharapkan semakin siap menghadapi implementasi SP2D
Online. Dengan sistem yang terintegrasi, pengelolaan keuangan daerah di
Kabupaten Banjar diharapkan dapat berlangsung lebih efektif, efisien, tertib,
transparan, dan akuntabel serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada
masyarakat.
(IP Kab. Banjar/Brigade Karang Intan/Hernadi)