Jambore TPK Banjar 2026 Perkuat Kapasitas Kader Pendamping Keluarga
MARTAPURA, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar terus memperkuat kapasitas kader pendamping keluarga sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan mempercepat penurunan stunting.
Upaya tersebut ditandai dengan dibukanya Jambore Kader Pendamping Keluarga (TPK) Tingkat Kabupaten Banjar Tahun 2026 di Guest House Sultan Sulaiman, Martapura, Rabu (23/9/2026) pagi.
Kegiatan dibuka Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi, yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Banjar.
Habib Idrus mengatakan, jambore tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi tahunan, tetapi juga wadah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta semangat kebersamaan para kader yang menjadi garda terdepan dalam pendampingan keluarga di masyarakat.
“Keluarga yang sehat, harmonis, mandiri, dan sejahtera adalah fondasi utama kemajuan daerah. Oleh karena itu, pendampingan keluarga harus berjalan berkesinambungan dan terintegrasi lintas sektor,” ujar Habib Idrus.
Ia juga mengingatkan para kader agar mengedepankan pendekatan persuasif saat menjalankan tugas di lapangan. Menurutnya, masyarakat perlu merasa nyaman dan percaya sehingga lebih terbuka menerima edukasi dan pendampingan.
“Buat masyarakat merasa nyaman, percaya, dan terbuka untuk menerima edukasi,” pesannya.
Dalam pelaksanaan tugas, TPK difokuskan pada pengawalan empat kelompok sasaran prioritas, yakni calon pengantin (catin), ibu hamil, ibu pascapersalinan, serta keluarga yang memiliki anak usia bawah dua tahun (baduta).
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan Lisna Prihantini menjelaskan, peran kader pendamping keluarga saat ini semakin komprehensif. Tugas TPK mencakup tiga pilar utama, yakni Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB), pembangunan keluarga, serta pendampingan keluarga berisiko stunting.
“Tugas kader kini tidak lagi terbatas pada intervensi stunting semata, melainkan hadir mendampingi seluruh kebutuhan keluarga sesuai tahapan siklus hidupnya,” jelas Lisna.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan rantai rujukan yang kuat di tingkat tapak. Para kader tidak bekerja sendiri, tetapi didukung Penyuluh KB/PLKB, pemerintah desa atau kelurahan, TP PKK, tenaga kesehatan, hingga fasilitas pelayanan kesehatan.
“Kerja kolaboratif adalah kunci. Kader harus jeli dan tahu kapan saatnya memberikan edukasi mandiri, melakukan pendampingan, berkoordinasi, hingga mengambil tindakan rujukan medis atau sosial,” terangnya.
Sementara Sekretaris Dinsos P3AP2KB Banjar Widya Wiri Utami menambahkan kegiatan jambore pendamping ini kami laksanakan dalam rangka memberi semangat kepada kawan-kawan pendamping yang ada di desa supaya mereka tetap semangat dalam membantu pemerintah menurunkan angka stunting khususnya di Kabupaten Banjar.
"Tugas mereka tidak hanya membantu menekan angka stunting tetapi juga sebagai pendamping pra nikah dan yang utama mendampingi dari sebelum hamil, melahirkan, pasca melahirkan, bayi balita dan ibu menyusui," tutupnya. (Media Center Banjar)