Aspirasi Warga Rantau Bakula Diterima Pemkab Banjar, Tuntutan Segera Ditindaklanjuti
Aspirasi masyarakat Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, terkait berbagai persoalan yang muncul akibat aktivitas pertambangan PT Merge Mining Industri (MMI) disampaikan langsung kepada Pemerintah Kabupaten Banjar melalui aksi damai di depan Kantor Bupati Banjar, Selasa (16/9/2026).
Aksi tersebut diikuti Aliansi Masyarakat Rantau Bakula (AMRB). Dalam penyampaiannya, warga membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan kondisi lingkungan, ketersediaan air bersih, pelayanan kesehatan serta persoalan kerugian yang dirasakan masyarakat terdampak aktivitas pertambangan.
Penyampaian aspirasi masyarakat diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H. Yudi Andrea didampingi Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan H. Ihwansyah serta Kapolres Banjar AKBP Bony Ariefianto.
Dalam dialog bersama perwakilan masyarakat, Pemkab Banjar memastikan aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan tindak lanjut melalui koordinasi dengan perangkat dan instansi yang memiliki kewenangan.
Pemerintah daerah juga menyampaikan komitmennya untuk menjalankan rekomendasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sekaligus memenuhi permintaan keterangan dan dokumen dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan.
Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam tuntutan warga antara lain penanganan dan pemulihan lingkungan, penyediaan air bersih, pelayanan kesehatan, sanksi serta penyelesaian kerugian yang dialami masyarakat.
Untuk penanganannya, Pemkab Banjar akan melakukan koordinasi lintas sektor dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kementerian/lembaga, DPRD, pihak PT MMI dan masyarakat Rantau Bakula. Koordinasi diperlukan mengingat kewenangan terkait pertambangan mineral dan batu bara, khususnya perizinan dan pengawasan, tidak sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
Sebagai bagian dari tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Banjar juga merencanakan pembentukan tim terpadu. Dalam tim tersebut nantinya akan dilibatkan perwakilan dari Aliansi Masyarakat Rantau Bakula serta pihak-pihak terkait, dengan pembagian penanggung jawab berdasarkan bidang agar setiap persoalan dapat ditangani secara lebih terarah.
Sekda Banjar H. Yudi Andrea menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah mendengar secara langsung keluhan dan tuntutan yang disampaikan masyarakat Rantau Bakula.
“Kami mendengar langsung apa yang disampaikan warga Rantau Bakula. Pemerintah Kabupaten Banjar berkomitmen menindaklanjuti setiap aspirasi tersebut sesuai kewenangan yang kami miliki. Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah provinsi, kementerian/lembaga dan perusahaan,” ujarnya.
Pemkab Banjar turut mengapresiasi masyarakat yang menyampaikan aspirasi melalui aksi secara tertib dan damai. Pemerintah berharap seluruh pihak tetap menjaga keamanan serta kondusivitas, sehingga proses pembahasan dan tindak lanjut atas tuntutan masyarakat Rantau Bakula dapat berjalan dengan baik.