Optimalkan Akuntabilitas Aset, Kecamatan Martapura Barat Hadiri Desk Pemutakhiran Data Kendaraan Dinas Kabupaten Banjar
Pemerintah
Kecamatan Martapura Barat menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola
barang milik daerah yang tertib dan transparan. Langkah ini diwujudkan melalui
kehadiran perwakilan Kecamatan Martapura Barat dalam kegiatan Desk
Pemutakhiran Data Barang Milik Daerah (BMD) khusus aset kendaraan, yang
diselenggarakan di Aula Permata Lt. 2 BPKPAD Kabupaten Banjar, Rabu (9/9/2026).
Kegiatan
oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten
Banjar ini dihadiri oleh jajaran perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar. Dalam agenda tersebut,
Kecamatan Martapura Barat diwakili oleh Perencana Ahli Pertama.
Desk pemutakhiran
data ini difokuskan pada validasi, penyesuaian status keberadaan, serta
inventarisasi kondisi fisik dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas, baik
roda dua maupun roda empat, yang tercatat sebagai aset daerah di masing-masing
instansi.
Mewakili
pihak Kecamatan Martapura Barat, Perencana Ahli Pertama menyambut baik dan
mendukung penuh dilaksanakannya forum pencocokan data ini.
"Pencatatan
dan pemutakhiran data aset kendaraan ini sangat penting untuk memastikan
ketepatan inventarisasi serta keakuratan laporan keuangan pemerintah daerah
Melalui
desk ini, kami dapat memastikan bahwa seluruh kendaraan dinas di
lingkungan Kecamatan Martapura Barat tercatat secara valid, terperinci, dan
dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya
Ia
juga menambahkan bahwa tertib administrasi aset merupakan kunci utama pendukung
kelancaran operasional pelayanan publik di tingkat kecamatan. "Pengelolaan
aset kendaraan yang baik tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan administrasi,
tetapi juga menunjang keandalan mobilitas para pegawai dalam memberikan
pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah Martapura Barat
Melalui
partisipasi aktif dalam desk pemutakhiran data ini, diharapkan
penyusunan laporan BMD Kabupaten Banjar tahun anggaran berjalan dapat tersaji
secara akuntabel, akurat, serta sesuai dengan standar tata kelola keuangan
negara yang berlaku.