Ekspose Antara IKLI, Bapperida Banjar Dorong Pemerataan Layanan Infrastruktur
MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) bersama Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menggelar Ekspose Antara hasil Kajian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Banjar Tahun 2026, Jumat (14/8/2026) siang.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Bauntung Bapperida Banjar ini dibuka sekaligus dipimpin Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah (RIDA) Bapperida Banjar, Nuri Ansyari.
Nuri Ansyari menekankan pentingnya kajian tersebut sebagai instrumen untuk melihat kualitas layanan infrastruktur dari perspektif masyarakat. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya dilihat dari tersedianya bangunan atau fasilitas secara fisik, tetapi juga perlu diketahui sejauh mana keberadaan infrastruktur tersebut memberikan manfaat dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kajian ini menjadi bagian penting untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur, sehingga hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam menentukan arah peningkatan pembangunan infrastruktur Kabupaten Banjar,” ujarnya.
Ketua Tim Peneliti, Candra Yuliana, dalam paparannya menjelaskan bahwa IKLI dirancang untuk memberikan gambaran objektif, komprehensif dan kredibel mengenai kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur, baik dari sisi kondisi fisik maupun manfaat atau outcome. Kajian juga mempertimbangkan sejumlah aspek, yakni ketersediaan fisik, kualitas fisik, kesesuaian, pemanfaatan serta dampak ekonomi dan ketenagakerjaan.
Tim Peneliti Aulia kemudian memaparkan hasil pengukuran yang menunjukkan IKLI Kabupaten Banjar berada pada nilai 73,21 atau kategori C (Kurang Baik). Dari 20 kecamatan yang menjadi wilayah kajian, 17 kecamatan berada pada kategori C dan tiga kecamatan berada pada kategori B. Martapura dan Gambut menjadi wilayah dengan nilai IKLI tertinggi dan telah mencapai kategori B, sedangkan nilai terendah terdapat di Paramasan, diikuti Simpang Empat dan Cintapuri Darussalam.
Aulia juga menjelaskan bahwa hasil kajian memperlihatkan adanya perbedaan persepsi kepuasan layanan infrastruktur antarwilayah. Pada aspek ketersediaan fisik, nilai rata-rata mencapai 69,46 atau kategori C, sedangkan aspek kualitas fisik memperoleh 68,43 atau kategori C. Sementara itu, aspek kesesuaian berada pada nilai 74,20, aspek pemanfaatan 76,72, dan aspek dampak ekonomi serta ketenagakerjaan mencapai 77,24 yang masuk kategori B atau baik.
Pemaparan tersebut kemudian berkembang dalam diskusi yang dinamis bersama peserta dari sejumlah SKPD dan kecamatan. Masukan dan tanggapan diarahkan pada bagaimana hasil pengukuran kepuasan masyarakat dapat diterjemahkan menjadi bahan evaluasi pembangunan, terutama dalam melihat wilayah yang masih memiliki tingkat kepuasan relatif rendah serta kebutuhan peningkatan akses, kualitas, pemerataan dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur.
Peserta undangan berasal antara lain dari perangkat daerah bidang pekerjaan umum, perumahan dan lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, perdagangan, perhubungan, pemberdayaan masyarakat dan desa, BPS, serta sejumlah kecamatan.