Kecamatan Beruntung Baru Ikuti Desk Pencatatan PDN Melalui SPSE
Martapura, 6 Agustus 2026 – Pemerintah Kecamatan Beruntung Baru mengikuti kegiatan Desk Penginputan Produk Dalam Negeri (PDN) pada Pencatatan Non e-Tendering/Non e-Purchasing dan Pencatatan Swakelola melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang diselenggarakan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar di Ruang Rapat Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Kamis (6/8/2026).
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas evaluasi realisasi pengadaan Pemerintah Kabupaten Banjar Semester I Tahun 2026 yang menunjukkan bahwa capaian pencatatan Produk Dalam Negeri (PDN) masih perlu ditingkatkan. Melalui kegiatan desk ini, perangkat daerah memperoleh pendampingan teknis dalam melakukan pencatatan pengadaan non e-Tendering, non e-Purchasing, dan swakelola melalui aplikasi SPSE sesuai ketentuan yang berlaku.
Mewakili Camat Beruntung Baru, Arief Hidayat, Staf Perencanaan, Keuangan, dan Aset Kecamatan Beruntung Baru, menghadiri kegiatan tersebut bersama admin/operator untuk mengikuti proses pendampingan dan penginputan data pengadaan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Banjar dalam mengoptimalkan realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri pada pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Keikutsertaan Pemerintah Kecamatan Beruntung Baru menjadi wujud komitmen dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, sekaligus mewujudkan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang tertib administrasi, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Melalui kegiatan ini diharapkan kualitas pencatatan pengadaan di lingkungan Kecamatan Beruntung Baru semakin baik, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan capaian Produk Dalam Negeri di Kabupaten Banjar. Selain itu, optimalisasi penggunaan produk dalam negeri diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, memperkuat daya saing industri dalam negeri, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik. (IP/Beruntung Baru/Brigade Informasi RA)