Tingkatkan Transparansi dan Kepatuhan Pajak, Kecamatan Martapura Barat Hadiri Desk Rekonsiliasi Coretax dan Pajak Triwulan II Tahun 2026

MARTAPURA BARAT – Pemerintah Kecamatan Martapura Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan tertib administrasi perpajakan. Hal tersebut dibuktikan melalui kehadiran perwakilan Kecamatan Martapura Barat dalam kegiatan Desk Rekonsiliasi Pengelolaan dan Pengendalian Coretax serta Rekonsiliasi Pajak Triwulan II Tahun 2026 pada Rabu (05/08/2026)

 

Kegiatan yang berlangsung di Aula Permata Lt. 2 BPKPAD Kabupaten Banjar ini dihadiri langsung oleh Staf Keuangan Kecamatan Martapura Barat. Forum ini diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar guna menyelaraskan data pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak instansi pemerintah daerah untuk periode Triwulan II Tahun Anggaran 2026

 

Fokus utama dalam agenda rekonsiliasi kali ini meliputi percepatan pemutakhiran data transaksi keuangan daerah, evaluasi kepatuhan kewajiban perpajakan entitas pemerintah, serta penguatan pemahaman teknis terkait implementasi Coretax Administration System (Coretax) di lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar

 

Staf Keuangan Kecamatan Martapura Barat Muhammad Irham secara aktif melakukan pemadanan data realisasi belanja dan penyetoran pajak instansi dengan tim verifikator BPKPAD. Proses ini penting untuk memastikan tidak terdapat selisih pencatatan antara laporan keuangan kecamatan dan sistem kas daerah maupun otoritas perpajakan

 

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Pemerintah Kecamatan Martapura Barat berharap seluruh kewajiban perpajakan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Martapura Barat dapat terkelola secara optimal, tepat waktu, dan memenuhi standar regulasi perpajakan yang berlaku

 

Kehadiran aktif ini sekaligus mendukung upaya Pemkab Banjar dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta memperkuat sistem akuntabilitas keuangan publik di daerah.

 


Komentar