Perkuat Akurasi Data Kemiskinan, DPRD Banjar Gelar Rapat Gabungan Lintas Sektor
SUNGAI PINANG, InfoPublik - DPRD Kabupaten Banjar menggelar Rapat Gabungan Komisi I dan Komisi IV pada Kamis (4/6/2026) bertempat di Ruang Gabungan Lantai 1 DPRD Kabupaten Banjar. Rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka membahas sinkronisasi data kemiskinan di tingkat desa guna mendukung ketepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjar.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjar, Forum Camat Kabupaten Banjar, APDESI Kabupaten Banjar, serta pendamping PKH/TKSK Kabupaten Banjar.
Kecamatan Sungai Pinang turut berpartisipasi dalam rapat tersebut yang diwakili oleh Nurul Ma’rufah selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Sungai Pinang. Kehadiran perwakilan kecamatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung penyelarasan data kemiskinan agar berbagai program bantuan sosial dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Dalam rapat tersebut dibahas berbagai permasalahan yang sering ditemui dalam pendataan kemiskinan, mulai dari perbedaan data antarinstansi, perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, hingga mekanisme pembaruan data yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Sinkronisasi data dinilai penting agar program bantuan sosial dan berbagai program penanggulangan kemiskinan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang berhak menerima.
Nurul Ma’rufah menyampaikan bahwa validitas data menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program bantuan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
“Sinkronisasi data kemiskinan sangat diperlukan agar data yang digunakan oleh pemerintah benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Dengan data yang akurat dan terus diperbarui, program bantuan sosial dapat disalurkan kepada masyarakat yang memang membutuhkan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal. Kami juga berharap adanya sinergi yang kuat antara pemerintah desa, pendamping sosial, dan instansi terkait dalam proses verifikasi dan validasi data,” ungkap Nurul Ma’rufah.
Selain itu, peserta rapat juga menyoroti pentingnya peran pemerintah desa dalam melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala. Pemerintah desa dinilai sebagai pihak yang paling memahami kondisi masyarakat sehingga memiliki peran strategis dalam memastikan keakuratan data yang digunakan oleh pemerintah daerah.
Melalui rapat gabungan ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan seluruh pihak terkait untuk terus meningkatkan kualitas data kemiskinan. Dengan data yang valid dan terintegrasi, berbagai program pembangunan dan bantuan sosial dapat dilaksanakan secara lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar.