Rapat Teknis Bahas Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banjar
MARTAPURA - Dalam rangka mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjar, Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Banjar, khususnya Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM), menggelar Rapat Teknis Penanggulangan Kemiskinan, Kamis (4/6/2026), di Aula Bauntung Bapperida Banjar. Kegiatan dibuka dan dipimpin Kepala Bidang PPM Fara Hayani didampingi Fungsional Perencana Muda Sihabuddin.
Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan sejumlah SKPD terkait, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja, Dukcapil, BPBD, serta instansi terkait lainnya. Turut hadir Konsultan Individual Penanggulangan Kemiskinan, Indah Prasetyawati Lazuarini, dan Konsultan Individual Penanganan Stunting, Muhammad Azmiyannoor.
Dalam sambutannya, Fara Hayani menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan program strategis nasional sekaligus bagian dari program tematik reformasi birokrasi yang memerlukan perhatian serius seluruh perangkat daerah.
“Kegiatan ini menjadi bagian dari koordinasi pengembangan rencana aksi birokrasi pembangunan tematik penanggulangan kemiskinan. Karena itu diperlukan komitmen dan kolaborasi seluruh SKPD agar program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Fara juga mengingatkan pentingnya ketepatan dan keberlanjutan pelaporan program penanggulangan kemiskinan kepada pemerintah pusat. “Pemerintah pusat meminta pelaporan yang dilakukan secara kontinu dan berkelanjutan. Tahun sebelumnya Kabupaten Banjar belum memperoleh apresiasi karena keterlambatan penyampaian laporan dan data. Melalui rapat teknis ini kami berharap seluruh SKPD dapat bersama-sama memenuhi kewajiban pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Sementara itu, Fungsional Perencana Muda Bapperida Banjar, Sihabuddin, turut menambahkan bahwa koordinasi penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara berkala setiap triwulan sebagai upaya memastikan seluruh program berjalan sesuai target. Menurutnya, rapat ini juga menjadi sarana penyamaan persepsi terkait konsep kemiskinan, indikator yang digunakan, serta mekanisme pelaporan yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat sehingga setiap perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama dalam pelaksanaannya.
Pada kesempatan tersebut, Konsultan Individual Penanggulangan Kemiskinan, Indah, memaparkan kondisi kemiskinan Kabupaten Banjar berdasarkan data terbaru. Ia menjelaskan bahwa persentase kemiskinan Kabupaten Banjar pada tahun 2025 mengalami kenaikan dari 2,36 persen menjadi 2,74 persen, dengan jumlah penduduk miskin meningkat dari 14.461 jiwa menjadi 16.917 jiwa. Menurutnya, sejumlah faktor yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya lapangan kerja, ketimpangan akses layanan dasar, hingga dampak banjir dan gagal panen yang berimbas pada penurunan pendapatan masyarakat.
Indah juga menyoroti pentingnya akurasi dan pemutakhiran data kemiskinan sebagai dasar intervensi program. Ia menjelaskan bahwa sinkronisasi data antarinstansi masih perlu diperkuat agar bantuan dan program pemberdayaan dapat tepat sasaran. Dalam kesempatan tersebut, ia meminta seluruh SKPD segera melakukan pengisian Matriks Laporan OPPKPKE Semester I Tahun 2026 serta melengkapi dokumentasi dan pelaporan kegiatan perangkat daerah dalam penanggulangan kemiskinan tahun 2026 sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kepada pemerintah pusat.
Melalui diskusi yang berlangsung interaktif dan dinamis, para peserta menyampaikan berbagai masukan, kendala, serta langkah percepatan yang dapat dilakukan masing-masing perangkat daerah dalam mendukung pengurangan angka kemiskinan. Diharapkan rapat teknis ini mampu memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kualitas data dan pelaporan, serta mendorong efektivitas program penanggulangan kemiskinan sehingga target penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Banjar dapat tercapai secara lebih optimal dan berkelanjutan.(Ione/Brigade Bapperida)