Penguatan Tata Kelola Pengadaan, Sekcam Beruntung Baru Ikuti Sosialisasi Penginputan SPSE
BERUNTUNG BARU, InfoPublik – Pemerintah Kecamatan Beruntung Baru terus berupaya memperkuat tata kelola administrasi pengadaan barang dan jasa yang tertib, transparan, dan sesuai ketentuan. Sebagai bentuk komitmen tersebut, Sekretaris Kecamatan Beruntung Baru, Muhammad Kaspul Anwar bersama staf, Muhammad Subhan menghadiri kegiatan sosialisasi tata cara penginputan pencatatan Non e-Tendering, Non e-Purchasing, dan swakelola melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Pengadaan Barang/Jasa Lantai I pada Kamis (7/5/2026) tersebut menghadirkan narasumber dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Banjar, Fahrulrazzi.
Dalam pemaparannya, disampaikan bahwa pencatatan seluruh proses pengadaan melalui aplikasi SPSE menjadi bagian penting dalam mendukung akuntabilitas dan keterbukaan pengelolaan anggaran daerah.
Selain penyampaian materi, peserta juga mendapatkan pendampingan teknis dan simulasi terkait tata cara pencatatan swakelola maupun pengadaan Non e-Purchasing agar proses administrasi dapat berjalan lebih efektif dan sesuai regulasi yang berlaku.
“Pencatatan pengadaan melalui SPSE harus dilakukan secara tepat dan sesuai prosedur agar seluruh proses dapat terdokumentasi dengan baik. Ketelitian dalam penginputan sangat penting untuk menjaga validitas data serta mempermudah monitoring dan evaluasi ke depan,” jelas Fahrulrazzi.
Sekcam Beruntung Baru Muhammad Kaspul Anwar menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman aparatur terkait pengelolaan administrasi pengadaan barang dan jasa.
“Melalui kegiatan ini, kami memperoleh pemahaman teknis yang lebih baik mengenai tata cara pencatatan pengadaan melalui SPSE sehingga dapat diterapkan secara optimal di lingkungan kecamatan,” ujarnya.
Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan seluruh perangkat daerah, termasuk Kecamatan Beruntung Baru, dapat semakin meningkatkan kualitas administrasi pengadaan barang dan jasa secara profesional, transparan, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.