BKKBN Kalsel dan Dinsos P3AP2KB Banjar Perkuat Tata Kelola Alokon Melalui Digitalisasi SIRIKA
- DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
- dinsosppkb
- 22
MARTAPURA, InfoPublik – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar menggelar Pertemuan Koordinasi dengan Fasilitas Kesehatan (Faskes) Tingkat Kabupaten Banjar Tahun 2026 di Aula Dinsos P3AP2KB, Rabu (6/5/2026).
Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan akurasi pendistribusian alat dan obat kontrasepsi (alokon) melalui penguatan sistem digital.
Pertemuan dihadiri jajaran Bidang Pengendalian Penduduk, Koordinator PKB, penanggung jawab pelayanan KB di fasilitas kesehatan se-Kabupaten Banjar, serta operator Sistem Informasi Keluarga (SIGA) tingkat kecamatan.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana, Hj. Salinah, dan dilanjutkan dengan arahan dari Ketua Tim Kerja KB dan Kesehatan Reproduksi (KR) BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Fitriasih.
Dalam kesempatan tersebut, Anggota Tim Kerja KB dan KR BKKBN Kalimantan Selatan, Iis Nurliana, memaparkan penerapan Sistem Informasi Rantai Pasok dan Ketersediaan Alokon (SIRIKA) sebagai sistem rantai pasok digital yang memantau alur distribusi alokon mulai dari penerimaan, penyimpanan, hingga penyaluran ke fasilitas kesehatan.
“Sistem ini berbasis website yang terintegrasi dengan portal SIGA, namun tetap fleksibel karena dapat diakses melalui telepon seluler oleh pengelola gudang,” ujar Iis.
Melalui aplikasi tersebut, petugas di fasilitas kesehatan diwajibkan melakukan penginputan data secara mandiri dan berkala, meliputi stok opname harian dan bulanan, pembaruan distribusi alokon, serta pencatatan barang rusak maupun kedaluwarsa.
Sementara itu, Fitriasih menegaskan pentingnya penginputan data secara real time agar distribusi alokon dapat dilakukan secara tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, validitas data dalam aplikasi SIRIKA akan menjadi dasar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menentukan jumlah distribusi alokon ke Kabupaten Banjar.
“Dengan data yang valid, kita dapat melihat rerata pemakaian alokon secara nyata di lapangan. Hal ini menjadi dasar perencanaan agar distribusi yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Melalui kegiatan ini, Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar berharap pengelolaan data dan distribusi alokon di seluruh fasilitas kesehatan dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan terintegrasi. (Agusto/Adam/Dinsos P3AP2KB)