Sinkronisasi Data Sosial 2026, Pemkab Banjar Matangkan Persiapan Data Tunggal Ekonomi Nasional
Pemerintah Kabupaten Banjar terus mematangkan kesiapan menuju implementasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) 2026. Hal ini ditandai dengan digelarnya Rapat Koordinasi (Rakor) strategis di Aula Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar pada Senin (27/4/2026).
Acara dibuka oleh Kabid Pemberdayaan Sosial, Ir. H. Aswadi, MM, yang menekankan pentingnya satu komando data dalam penyaluran bantuan. Rakor ini dihadiri oleh berbagai elemen, termasuk Ibu Norhadie selaku perwakilan TKSK Kecamatan Beruntung Baru yang hadir mandat dari Kasi Kesos setempat.
Dalam sambutannya, Ir. H. Aswadi, menegaskan arah kebijakan baru ini. "Saat ini kita memasuki era baru di mana semua bantuan harus berpusat pada DTSEN. Tidak ada lagi jalan sendiri-sendiri; data ini adalah acuan tunggal agar bantuan sosial dan ekonomi tepat sasaran," ujarnya.
Sejalan dengan itu, narasumber dari BPS Kabupaten Banjar, Roy Suryanto, menyoroti aspek kualitas data lapangan. "Data yang berkualitas akan menghasilkan kebijakan yang adil. Kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan untuk memastikan data yang kita himpun benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan," jelas Roy.
Dari sisi perencanaan, Arfany perwakilan Bapperida Banjar, mengingatkan pentingnya integrasi agar anggaran daerah efisien. "DTSEN harus menjadi rujukan bersama. Kita ingin memastikan tidak ada tumpang tindih program, sehingga intervensi pembangunan pemerintah bisa berjalan lebih optimal dan berkelanjutan," tambahnya.
Sementara itu, M. Haris Nur dari Disdukcapil Banjar memberikan catatan mengenai validitas identitas. "Napas dari DTSEN adalah akurasi NIK. Pemutakhiran data kependudukan secara berkala menjadi fondasi wajib agar program bantuan tidak salah sasaran secara administrasi," tegasnya.
Menanggapi arahan para narasumber, Ibu Norhadie selaku TKSK Beruntung Baru menyatakan kesiapannya untuk mengawal transisi data ini di tingkat akar rumput. "Kami di kecamatan siap menjadi garda depan dalam mendukung pemutakhiran data ini. Sinergi yang terbangun dalam Rakor ini akan kami tindak lanjuti dengan kerja nyata di desa-desa agar warga yang memang berhak, benar-benar tercatat dalam sistem," ungkap Norhadie.
Kegiatan ini diharapkan mampu menyelesaikan berbagai dinamika di wilayah, termasuk tuntutan perubahan desil yang sering terjadi di masyarakat. Dengan koordinasi yang solid antara BPS, Bapperida, Disdukcapil, dan para pendamping lapangan, Kabupaten Banjar optimis mampu mewujudkan basis data kesejahteraan yang transparan dan akuntabel bagi seluruh masyarakat.