Rapat Asistensi Bidang PPM, Sinkronisasi Data dan Kinerja Jadi Sorotan
MARTAPURA, InfoPublik - Rapat Asistensi Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Triwulan I Tahun 2026 digelar selama dua hari pada Kamis dan Jumat, 23–24 April 2026, bertempat di Aula Lantai III Bapperida Kabupaten Banjar.
Kegiatan ini melibatkan seluruh SKPD serta kecamatan mitra yang berada dalam lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM). Agenda ini menjadi bagian penting dalam menindaklanjuti ketentuan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta memastikan capaian kinerja berjalan sesuai rencana.
Kegiatan yang dipimpin oleh Kabid PPM Fara Hayani ini turut didampingi oleh Perencana Ahli Muda Nuriyami selaku Ketua Tim Pokja bersama tim. Selama dua hari pelaksanaan, kegiatan dibagi dalam beberapa sesi yang terjadwal, dimulai dari evaluasi kinerja kecamatan pada hari pertama hingga pembahasan bersama SKPD mitra pada hari kedua. Setiap peserta diminta untuk memaparkan capaian program serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pada Triwulan I.
Hari pertama difokuskan pada asistensi kepada kecamatan yang berlangsung dalam beberapa sesi, mencakup wilayah seperti Martapura, Karang Intan, Sungai Tabuk, hingga Gambut dan sekitarnya. Sementara itu, hari kedua menghadirkan SKPD strategis seperti Inspektorat, BPKPAD, hingga Dinas Dukcapil untuk dilakukan evaluasi menyeluruh. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan pelaporan serta meningkatkan kualitas data pembangunan daerah secara terintegrasi.
Dalam sambutannya, Fara Hayani menegaskan pentingnya realisasi fisik dan keuangan sebagai indikator utama keberhasilan program pembangunan. Ia menyoroti masih adanya ketidaksesuaian data yang diinput dalam sistem dengan laporan manual, yang berpotensi memengaruhi penilaian kinerja. Oleh karena itu, seluruh peserta diminta untuk lebih cermat dan teliti dalam melakukan penginputan data agar tidak terjadi perbedaan yang signifikan.
Fara juga mengingatkan bahwa penilaian kinerja SKPD akan dilakukan secara komprehensif, sehingga setiap perangkat daerah diharapkan mampu menunjukkan performa terbaiknya. Ia menekankan bahwa tidak boleh ada SKPD yang berada pada posisi terendah akibat kelalaian dalam pelaporan. Selain itu, kemungkinan adanya perpanjangan waktu pelaporan juga disampaikan guna memberikan kesempatan perbaikan data secara maksimal.
Lebih lanjut, Nuriyami bersama tim Pokja secara aktif melakukan asistensi evaluasi selama dua hari kepada masing-masing kecamatan dan SKPD mitra, khususnya terkait realisasi fisik dan keuangan. Selain itu, ia juga mengasistensi pengendalian terhadap keterkaitan data dalam aplikasi SIMONDALEV, termasuk memastikan kesesuaian antara input sistem dengan dokumen pendukung.
Dengan Asistensi Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah ini, diharapkan seluruh perangkat daerah mampu meningkatkan kualitas perencanaan, ketepatan pelaporan, serta akuntabilitas kinerja pembangunan secara menyeluruh.(Ione/Brigade Bapperida)