Langkah Serius Pemkab Banjar Menuju LSDP, Dokumen dan Teknis Dikebut
MARTAPURA, InfoPublik - Bapperida Kabupaten Banjar terus menunjukkan keseriusannya dalam mendorong keikutsertaan daerah dalam Program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP). Sebagai tindak lanjut hasil assessment bersama Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, percepatan pemenuhan berbagai persyaratan administratif dan teknis menjadi fokus utama, Senin (13/4/2026) siang.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bapperida, Nashrullah Shadiq, didampingi Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Herlina Maulidah. Hadir pula perwakilan dari sejumlah instansi strategis seperti DPRKPLH, DPUPRP, serta BPKPAD.
Nashrullah Shadiq menuturkan bahwa Kabupaten Banjar pada prinsipnya siap mengikuti Program LSDP, namun masih terdapat sejumlah celah yang harus segera dituntaskan, baik dari sisi administratif, teknis, maupun kelembagaan.
Ia menekankan pentingnya kerja cepat dan koordinasi lintas sektor, mengingat batas waktu pengumpulan dokumen bertepatan dengan hari pelaksanaan rapat tersebut.
Lebih lanjut, Nashrullah juga menyoroti sejumlah kendala krusial, di antaranya belum lengkapnya dokumen seperti surat pernyataan minat yang harus ditandatangani Ketua DPRD, serta perlunya penguatan data laporan keuangan daerah. Dari sisi teknis, tantangan pengelolaan sampah juga menjadi perhatian, terutama terkait kesesuaian data timbulan sampah, integrasi berbagai program persampahan yang sudah berjalan, hingga potensi tumpang tindih kebijakan apabila LSDP diimplementasikan.
"Dari aspek pembiayaan, skema reimbursement menjadi tantangan tersendiri bagi daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk menyediakan dana awal dengan estimasi kebutuhan mencapai sekitar Rp96 miliar, mencakup pembangunan awal, operasional hingga lima tahun, serta infrastruktur pendukung," jelasnya.
Di sisi lain, kepastian penggantian dana sangat bergantung pada hasil audit, sehingga memerlukan kesiapan fiskal dan ketelitian administrasi yang tinggi. Selain itu, penentuan lokasi TPST, kebutuhan akses jalan, serta penerimaan masyarakat juga menjadi isu strategis yang harus segera dipastikan.
Menutup rapat, seluruh peserta sepakat untuk memperkuat koordinasi dan bergerak cepat dalam menyelesaikan seluruh persyaratan yang ada. Diharapkan, dengan komitmen bersama serta sinergi lintas perangkat daerah dan dukungan DPRD, Kabupaten Banjar dapat memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan dan berhasil lolos dalam Program LSDP, sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya di sektor pengelolaan persampahan secara berkelanjutan.(Ione/Brigade Bapperida)