Dinas PUPRP Banjar Gelar Bimtek Rencana Keselamatan Konstruksi
MARTAPURA, InfoPublik - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Banjar kembali menunjukkan komitmennya dalam
meningkatkan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi melalui kegiatan
Bimbingan Teknis (Bimtek) bertema Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK).
Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, yakni pada Rabu
dan Kamis, 8–9 April 2026, bertempat di Aula Lantai III Dinas PUPRP Kabupaten
Banjar.
Bimtek ini dirancang secara sistematis dengan dua sasaran
utama guna memastikan efektivitas transfer pengetahuan. Sasaran pertama adalah
instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna jasa, sedangkan
sasaran kedua adalah penyedia jasa konstruksi atau kontraktor sebagai pelaksana
kegiatan di lapangan.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber yang memiliki
kompetensi dan pengalaman luas di bidang keselamatan konstruksi, yakni Ir. H.
Saiful Muthaher, ST., CSP., IPM., ASEAN Eng.
Dalam pemaparannya, Saiful mengulas secara komprehensif
mengenai konsep, prinsip, serta urgensi penyusunan Rencana Keselamatan
Konstruksi (RKK) sebagai instrumen fundamental dalam manajemen risiko proyek
konstruksi.
Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Banjar diwakili oleh Sekretaris
Dinas, H. Gusti Abu Bakar menekankan bahwa RKK bukan sekadar dokumen formalitas
yang harus dipenuhi dalam proses pengadaan atau pelaksanaan proyek, melainkan
merupakan pedoman operasional yang harus diinternalisasi dan diterapkan secara
konsisten di lapangan.
Ia menjelaskan bahwa tingginya kompleksitas pekerjaan konstruksi
menuntut adanya sistem manajemen keselamatan yang terstruktur, mulai dari tahap
perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Oleh karena itu, penyusunan RKK
harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan identifikasi potensi bahaya,
analisis risiko, serta langkah mitigasi yang tepat.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap baik pengguna jasa
maupun penyedia jasa konstruksi memiliki pemahaman yang selaras terkait
pentingnya RKK. Keselarasan ini menjadi kunci dalam menciptakan pelaksanaan
pekerjaan konstruksi yang aman, efisien, dan sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan,” ungkapnya.
Selama dua hari pelaksanaan, materi yang disampaikan
mencakup berbagai aspek penting, antara lain regulasi terkait keselamatan
konstruksi, tahapan penyusunan dokumen RKK, teknik identifikasi dan evaluasi risiko,
hingga strategi implementasi dan pengawasan di lapangan. Narasumber juga
menekankan pentingnya budaya keselamatan (safety culture) yang harus dibangun
secara kolektif oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi.
Pada hari pertama, fokus pembahasan diarahkan kepada
instansi SKPD sebagai pengguna jasa, dengan penekanan pada aspek perencanaan,
penganggaran, serta pengawasan terhadap penerapan RKK dalam dokumen kontrak.
Sementara itu, pada hari kedua, materi lebih difokuskan kepada penyedia jasa
konstruksi atau kontraktor, dengan penekanan pada aspek teknis pelaksanaan,
penerapan standar keselamatan kerja, serta tanggung jawab di lapangan.
Kegiatan ini juga dilengkapi dengan sesi diskusi interaktif
yang memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan berbagai permasalahan
aktual yang dihadapi di lapangan. Diskusi ini menjadi forum strategis untuk
bertukar pengalaman dan mencari solusi terhadap tantangan implementasi
keselamatan konstruksi di Kabupaten Banjar.
Saiful Muthaher dalam sesi penutupnya menegaskan bahwa
keberhasilan penerapan RKK sangat bergantung pada komitmen semua pihak, baik
dari sisi pengguna jasa maupun penyedia jasa. Ia juga mengingatkan bahwa
kegagalan dalam mengelola aspek keselamatan tidak hanya berdampak pada kerugian
finansial, tetapi juga dapat menimbulkan risiko serius terhadap keselamatan
jiwa manusia.
Dengan terselenggaranya Bimtek ini, Dinas PUPRP Banjar
berharap dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di
bidang jasa konstruksi, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola proyek yang
lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada keselamatan kerja.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berkualitas secara fisik, tetapi juga memenuhi standar keselamatan dan keberlanjutan, sejalan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan jasa konstruksi yang modern dan berintegritas.(Tyo_Brigade PUPRP)