Dinsos P3AP2KB Banjar Gelar Rakor Ground Check PBI Jaminan Kesehatan Program Keluarga Harapan
- DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
- dinsosppkb
- 54
MARTAPURA, InfoPublik - Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akurasi data
kesejahteraan sosial, Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar menggelar Rapat
Koordinasi (Rakor) terkait pelaksanaan ground check Penerima Bantuan Iuran
(PBI) Jaminan Kesehatan bagi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan
(PKH), Selasa (10/3/2026).
Kepala Dinsos P3AP2KB Hj Erny Wahdini mengatakan kegiatan
ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui
Direktorat Perlindungan Sosial Non Kebencanaan dalam melakukan pemutakhiran
data penerima bantuan sosial, khususnya penerima bantuan iuran jaminan
kesehatan dari pemerintah.
“PKH sendiri merupakan program prioritas nasional yang
memiliki dampak langsung dan signifikan dalam upaya pengurangan kemiskinan
serta kesenjangan sosial di Indonesia, termasuk di Kabupaten Banjar,” ujar
Erny.
Sementara narasumber Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten
Banjar, Roy Suryanto menjelaskan terkait mekanisme pelaksanaan ground check,
teknis pengumpulan data di lapangan, serta pentingnya validitas dan akurasi
data dalam mendukung kebijakan perlindungan sosial pemerintah.
“Dalam kegiatan ini, seluruh SDM Pendamping PKH Kabupaten
Banjar diharapkan dapat melaksanakan tugas ground check dengan penuh tanggung
jawab, menjunjung tinggi prinsip kejujuran, objektivitas, serta menyesuaikan
dengan kondisi riil di lapangan sesuai arahan dari Kementerian Sosial,”
jelasnya.
Selain itu, koordinasi yang baik antara SDM PKH Kabupaten
Banjar dan Badan Pusat Statistik juga menjadi hal penting agar proses
pengumpulan data dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan menghasilkan data yang
valid.
Melalui rapat koordinasi ini, para peserta juga menyamakan
persepsi terkait pembagian wilayah kerja, mekanisme pelaksanaan ground check,
serta teknis pengisian instrumen pendataan agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan proses pemutakhiran data kesejahteraan sosial dapat berjalan optimal sehingga bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Banjar. (Aina/Adam Khalid/Dinsos Kab.Banjar)