Dinsos P3AP2KB Kab. Banjar Adakan Rapat Koordinasi per Triwulan dan Briefing Bersama BPS Kab.Banjar
- DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
- dinsosppkb
- 3
Martapura, Info Publik - Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akurasi data kesejahteraan sosial, dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pelaksanaan ground check Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan bagi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 10 Maret 2026.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Perlindungan Sosial Non Kebencanaan dalam melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial, khususnya penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dari pemerintah.
Program Keluarga Harapan (PKH) sendiri merupakan program prioritas nasional yang memiliki dampak langsung dan signifikan dalam upaya pengurangan kemiskinan serta kesenjangan sosial di Indonesia, termasuk di Kabupaten Banjar.
Rakor tersebut menghadirkan narasumber Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, Roy Suryanto, S.ST, MP, yang memberikan pemaparan terkait mekanisme pelaksanaan ground check, teknis pengumpulan data di lapangan, serta pentingnya validitas dan akurasi data dalam mendukung kebijakan perlindungan sosial pemerintah.
Dalam kegiatan ini, seluruh SDM Pendamping PKH Kabupaten Banjar diharapkan dapat melaksanakan tugas ground check dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi prinsip kejujuran, objektivitas, serta menyesuaikan dengan kondisi riil di lapangan sesuai arahan dari Kementerian Sosial.
Selain itu, koordinasi yang baik antara SDM PKH Kabupaten Banjar dan Badan Pusat Statistik juga menjadi hal penting agar proses pengumpulan data dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan menghasilkan data yang valid.
Melalui rapat koordinasi ini, para peserta juga menyamakan persepsi terkait pembagian wilayah kerja, mekanisme pelaksanaan ground check, serta teknis pengisian instrumen pendataan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan proses pemutakhiran data kesejahteraan sosial dapat berjalan optimal sehingga bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Banjar.
(Aina/Adam Khalid/Dinsos Kab.Banjar)