Susun Penyempurnaan Renja 2027, DKUMPP Gelar Forum Perangkat Daerah
MARTAPURA, InfoPublik – Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Kabupaten Banjar menggelar Forum Perangkat Daerah Tahun 2027 di Aula Dinas KUMPP Kabupaten Banjar, Selasa (24/2/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan 16 kecamatan se-Kabupaten Banjar yang mengajukan usulan aspirasi musrembang ke DKUMPP, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan pejabat administrative serta pejabat pengawas lingkup DKUMPP.
Hadir sebagai narasumber pada acara ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar yang diwakili oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Dedy Nurmadi, dan Plt. Kepala DKUMPP Linda Yunianti.
Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bapedalitbang Dedi dalam paparannya menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Banjar menekankan pentingnya perencanaan yang partisipatif, akuntabel, dan berbasis data, serta memperhatikan aspirasi masyarakat sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Forum ini menjadi tahapan strategis dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027 guna menyelaraskan program perangkat daerah dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Banjar.
“Penyusunan Rencana Kerja DKUMPP tahun 2027 harus selaras dengan Tema RKPD Kab. Banjar Tahun 2027: Penguatan Sumber Daya Manusia Dan Ekonomi Berbasis Resiliensi Bencana Untuk Pembangunan Berkelanjutan. DKUMPP diharapkan berkontribusi optimal terutama pada Prioritas daerah kedua yaitu Akselerasi Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan daerah," ujarnya
Plt. Kepala Dinas KUMPP Linda Yunianti menegaskan bahwa sektor koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan merupakan penggerak utama ekonomi daerah.
Menurutnya, perencanaan Tahun 2027 harus disusun secara terukur, berbasis data, dan berorientasi pada pencapaian indikator kinerja.
“Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, sektor koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan memiliki peran strategis sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, penyusunan rencana kerja tahun 2027 harus mengakomodir aspirasi masyarakat sehingga program yang direncanakan benar-benar memberikan manfaat nyata,” ujarnya.
Dalam forum ini dilaksanakan pembahasan usulan musrembang sebanyak 63 usulan yang diterima DKUMPP dari verifikasi Bappedalitbang dan ini berasal dari 16 kecamatan. Dari jumlah usulan tersebut terbagi menjadi, 29 usulan berada pada urusan perdagangan, 23 usulan pada urusan usaha mikro, 6 usulan pada urusan koperasi, dan 5 usulan pada urusan perindustrian. Data ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan dan usaha mikro masih menjadi kebutuhan dominan di tingkat kecamatan.
Linda mengatakan Forum Perangkat Daerah ini menjadi wadah untuk menyelaraskan usulan dari kecamatan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2027.
Berbagai masukan dan usulan dibahas secara teknis untuk memastikan kesesuaian dengan indikator kinerja, kemampuan anggaran, serta prioritas pembangunan ekonomi daerah. Selain sebagai forum sinkronisasi, kegiatan ini juga menjadi momentum penguatan koordinasi lintas perangkat daerah agar program yang dirancang tidak tumpang tindih dan mampu saling mendukung.
Melalui forum ini, diharapkan kebijakan dan program yang dihasilkan mampu memperkuat sektor koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan di Kabupaten Banjar.