Kecamatan Sungai Pinang Ikuti Rakor Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2026

Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Kabupaten Banjar sebagai Kabupaten Layak Anak. Kegiatan ini dilaksanakan pada Jum’at, 20 Februari 2026, bertempat di Aula Guest House Sultan Sulaiman Martapura.


Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Banjar yang diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bapak Ikhwansyah, SKM., M.Kes. Dalam sambutannya disampaikan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.


Beliau menegaskan bahwa setiap anak di Indonesia, termasuk di Kabupaten Banjar, berhak mendapatkan perlindungan yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan kerja sama seluruh pihak untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh.


Rapat koordinasi ini turut menghadirkan narasumber dari Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Andrean Anwari selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak. Hadir pula Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar, Dr. Hj. Erny Wahdini, S.Pd., M.Pd., serta Anggota DPRD Kabupaten Banjar Komisi IV bersama para pemangku kepentingan lainnya.


Dalam forum tersebut disampaikan bahwa tantangan ke depan masih cukup besar, terutama terkait isu kekerasan terhadap anak, akses dan kualitas pendidikan, pekerja anak, serta perkawinan usia anak. Pada tahun 2025 Kabupaten Banjar telah meraih predikat Kabupaten Layak Anak tingkat Madya, dan pada tahun 2026 ditargetkan dapat meningkat ke tingkat Utama.


Kecamatan Sungai Pinang turut berhadir dan mengikuti kegiatan ini sebagai bentuk komitmen dalam mendukung kebijakan serta program perlindungan dan pemenuhan hak anak di tingkat kecamatan. Partisipasi ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan kecamatan dalam mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan layak bagi anak.


Penguatan sinergi antar perangkat daerah, lembaga non-pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan tersebut. Diharapkan melalui rapat koordinasi ini, lahir langkah-langkah strategis yang konkret dan berdampak positif bagi perlindungan serta pemenuhan hak anak di Kabupaten Banjar.


Dengan semangat kolaborasi, Kabupaten Banjar optimis mampu meningkatkan capaian dan mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, serta berpihak pada anak.



Komentar