Fokus Intervensi Kecamatan, Pemkab Banjar Gelar Rakor Evaluasi Aksi Konvergensi Stunting
BANJARBARU, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TP3S) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting, di Hotel Roditha Banjarbaru, Rabu (4/12/2025) pagi.
Kegiatan ini dibuka Kepala Bappedalitbang Banjar Nashrullah Shadiq selaku Wakil Ketua 3 TP3S didampingi Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Banjar Hj Erny Wahdini dan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Banjar dr. Widya Wiri Utami.
Nashrullah menyampaikan rakor evaluasi aksi konvergensi ini merupakan pertemuan yang bertujuan untuk melakukan evaluasi, perencanaan, pembinaan, konsultasi, koordinasi serta pembahasan teknis program percepatan penurunan stunting pada kecamatan.
“Hari ini kita melakukan evaluasi terkait data data inputan cakupan layanan yang ada di kecamatan yang dikomandoi oleh Camat dengan melibatkan Puskesmas, Penyuluh KB dan para Kader. Maka kita akan evaluasi kecamatan mana yang inputan lengkap dan tidak lengkap,” ujar Nashrullah.
Nashrullah berharap dari hasil evaluasi ini nantinya cakupan layanan kecamatan yang masih rendah maka daerah itu yang akan kita intervensi sehingga difokuskan untuk penurunan stunting.
“Untuk status stunting di Kabupaten Banjar kisaran 32 persen, angka ini cukup tinggi dibanding daerah lain. Mudah-mudahan kita dapat mengatasi permaslahan tersebut dengan koordinasi ini. Dan TP3S Banjar juga ada wacana untuk pemberian reward sebagai penyemangat kawan-kawan di desa, tapi ini perlu didiskusikan dulu dengan pimpinan,” terangnya.
Sementara Kadinsos P3AP2KB Erny Wahdini menambahkan pihaknya akan selalu memperkuat sinergitas seluruh SKPD yang terkait dalam TP3S, kami juga mensupport strategi-strategi apa yang akan kita ambil setelah evaluasi ini.
“Sehingga nantinya dengan evaluasi ini akan searah dan sejalan agar kecamatan desa benar benar untuk melakukan intervensi sesuai dengan tugas masing-masing. Mudah-mudahan dengan hasil evaluasi kita dapat menargetkan angka stunting paling serendah rendahnya di Kabupaten Banjar,” jelas Erny.
Lebih lanjut Erny menekankan pemerintah sudah luar biasa dalam mengintervensi stunting dengan pemberian pil tambah darah bahkan kita sudah jemput bola baik melalui Posyandu, Puskesmas.
“Kalau berdasarkan hasil analisis Bappeda Provinsi Kalsel perilaku masyarakatlah yang perlu kita edukasi lagi, kesadarannya kita tumbuhkan, sehingga intervensi mulai dari ibu menyusui yang kita ketahui sekarang belum mencapai 60 persen asi eksklusif karena itu termasuk yang sensitif penyumbang untuk stunting dan itu menjadi tugas kita dalam merubah pola pikir masyarakat dengan secara intensif nantinya melakukan edukasi,” pungkasnya.