BPBD Banjar Susun Rencana Kontingensi Kekeringan, Wujudkan Banjar Tangguh Hadapi Iklim Ekstrem
Martapura, InfoPublik – Menghadapi potensi ancaman kekeringan yang kian meningkat akibat perubahan iklim global, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar menyelenggarakan kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi (Renkon) Kekeringan Tahun 2025, Selasa (14/10/2025) di Aula Pusdalops BPBD Kabupaten Banjar, Jalan Indrasari No. 8 Martapura.
Kegiatan yang berlangsung dari pukul 09.00 hingga 12.30 Wita ini diikuti sekitar 50 peserta dari unsur SKPD, TNI, Polri, instansi vertikal, dunia usaha, organisasi masyarakat, serta para camat se-Kabupaten Banjar. Turut hadir Plt Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Yayan Daryanto, S.Hut, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan H. Abdullah Fahtar, S.E., M.M., serta para pegiat kebencanaan dan tenaga ahli dari berbagai sektor.
Dalam laporan kegiatan, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Banjar H. Abdullah Fahtar, S.E., M.M. menjelaskan bahwa rapat pendahuluan penyusunan dokumen Renkon ini merupakan langkah awal untuk menghimpun data, informasi, dan masukan dari berbagai pihak terkait potensi risiko kekeringan di wilayah Banjar.
“Rapat ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko serta dampak kekeringan, sekaligus merumuskan langkah-langkah mitigasi dan penanganan yang terintegrasi. Dokumen ini nantinya menjadi dasar dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan respons pemerintah daerah terhadap bencana kekeringan,” ungkapnya.
Abdullah menambahkan, kegiatan ini juga bagian dari realisasi program BPBD melalui DPA SKPD Tahun 2025 yang didukung APBD Kabupaten Banjar. Ia menegaskan pentingnya keterlibatan lintas sektor dalam penyusunan rencana kontingensi agar langkah penanganan di lapangan bisa lebih efektif dan tepat sasaran.
Sementara itu, Plt Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Yayan Daryanto, S.Hut, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kekeringan merupakan ancaman serius yang memerlukan penanganan komprehensif dan kolaboratif.
“Perubahan iklim semakin terasa nyata dan membawa tantangan besar bagi daerah kita. Kekeringan berdampak luas—mulai dari pertanian, ekonomi, sosial hingga kesehatan masyarakat. Karena itu, rencana kontingensi ini sangat penting sebagai bentuk kesiapsiagaan kita bersama,” ujarnya.
Yayan menegaskan, dokumen ini bukan sekadar formalitas, tetapi panduan konkret untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam penanggulangan bencana. “Sinergi adalah kunci. Penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab BPBD, tetapi juga tugas bersama seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.
Sejumlah masukan strategis juga mengemuka dari para peserta, antara lain mengenai data wilayah terdampak kekeringan, koordinasi pendistribusian air bersih, validasi data penduduk, hingga pemetaan daerah rawan kekurangan air. Perwakilan Dinas Pertanian menyoroti dampak kekeringan pada tanaman padi dan perlunya penguatan pompanisasi di wilayah pertanian. Sementara Disdukcapil menegaskan pentingnya penggunaan data penduduk tahun 2025 agar perencanaan kebijakan lebih akurat.
Dari diskusi tersebut terungkap pula masih adanya wilayah dengan keterbatasan akses air bersih, seperti di Kecamatan Aluh-Aluh dan Cinta Puri Darussalam, yang diharapkan menjadi fokus dalam dokumen Renkon.
BPBD Kabupaten Banjar berharap, hasil penyusunan Rencana Kontingensi Kekeringan ini dapat menjadi pedoman yang aplikatif bagi seluruh perangkat daerah. Tujuannya agar pemerintah memiliki langkah cepat, terukur, dan tepat sasaran dalam mengantisipasi dampak kekeringan di masa mendatang.
“Semoga dokumen ini menjadi panduan strategis yang benar-benar hidup dan dapat diimplementasikan untuk mewujudkan Kabupaten Banjar yang tangguh menghadapi bencana,” tutup Yayan.
(Norhasanah_BPBD kab.Banjar)