Pemkab Banjar Dorong Peningkatan IKD Demi Turunkan Risiko Bencana
BANJARBARU, InfoPublik — Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Rapat Koordinasi Perhitungan Mandiri Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2025, di Hotel Roditha Banjarbaru, Kamis (24/7/2025).
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyiapkan dasar perencanaan program dan penganggaran pembangunan Kabupaten Banjar untuk Tahun 2026. Rakor dihadiri perwakilan seluruh perangkat daerah, unsur Forkopimda, dan mitra kebencanaan lainnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, HM Hilman, saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa IKD yang terdiri dari 71 indikator merupakan alat ukur strategis dalam membangun ketangguhan daerah. Menurutnya, perhitungan IKD menjadi proses krusial yang berpengaruh langsung terhadap kebijakan pembangunan.
“Saya minta seluruh organisasi perangkat daerah memberikan data yang akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Hilman.
Hilman menjelaskan, ada keterkaitan erat antara IKD dan Indeks Risiko Bencana (IRB). Semakin tinggi nilai IKD, maka IRB akan menurun. Hubungan ini menjadikan proses perhitungan IKD sangat penting dalam upaya peningkatan kinerja pemerintah daerah.
Ia juga menekankan pentingnya tujuh prioritas kebencanaan yang harus menjadi fokus perhatian. Salah satunya adalah peningkatan indikator kesiapsiagaan masyarakat yang dapat berdampak langsung terhadap penurunan IRB.
“Sebagai contoh, peningkatan skor kesiapsiagaan masyarakat sebesar 10 poin bisa menurunkan IRB hingga 5 poin. Ini adalah kalkulasi yang harus menjadi bahan pertimbangan seluruh perangkat daerah,” katanya.
Hilman menyebut, beberapa indikator kritis seperti kapasitas evakuasi dan sistem peringatan dini masih menjadi tantangan. Peningkatan pada aspek tersebut akan sangat mendukung penurunan IRB yang saat ini menjadi salah satu Indeks Kinerja Utama (IKU) Bupati Banjar.
“Dengan meningkatkan IKD melalui rakor ini, kita turut mendorong keberhasilan kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar secara menyeluruh,” pungkasnya.
Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Yayan Daryanto, menyampaikan bahwa pihaknya akan memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga konsistensi dan kelengkapan data IKD.
“BPBD tidak hanya mengumpulkan data, tetapi memastikan seluruh aspek, mulai dari tata kelola hingga kesiapsiagaan masyarakat, tercermin dalam pelaporan yang valid,” jelas Yayan.
Diakhir Yayan menambahkan, hasil rakor ini akan ditindaklanjuti melalui rencana aksi yang konkret, disertai sistem pemantauan berkala untuk memastikan seluruh indikator mengalami peningkatan signifikan. (Norhasanah_BPBD Kabupaten Banjar)