Pasca Sidak Pangkalan dan Kios, DKUMPP Gelar Rakor Antisipasi Gejolak Harga Gas 3 Kg
MARTAPURA, InfoPublik – Menindaklanjuti hasil sidak yang dilakukan tim di lapangan, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama PT Pertamina di Aula Kantor DKUMPP, Selasa (1/7/2025).
Hadir juga dalam rapat tersebut pihak terkait dari Satuan Tugas Pangan (Satgas Pangan) dari Polres Banjar, Bagian Perekonomian dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.
Kepala DKUMPP Kabupaten Banjar I Gusti Made Suryawati memimpin langsung jalannya Rakor didampingi Plt. Kabid Kemetrologian dan Bina Usaha beserta Kasi Bina Usaha dan Sumber Daya Manusia.
“ Made mengucapkan terima kasih kepada PT Pertamina yang bisa hadir dan mengikuti sidak hingga rapat, kami ingin menyampaikan langsung banyaknya keluhan warga mengenai sulit dan mahalnya Gas LPG 3 kg yang disampaikan melalui Bapak Bupati, DKUMPP dan melalui Aplikasi LAPOR!," ujarnya
Diterangkan Made, dimana harga di eceran pun melonjak sangat tinggi sampai di kisaran Rp 45.000 – Rp 50.000. ini harus segera disikapi oleh kita semua, di lapangan suplai kurang sehingga terjadi kelangkaan, untuk menambah kuota pun perlu proses panjang bagaimana solusi jangka pendek dari PT. Pertamina Patra Niaga untuk hal ini ditengah sulitnya masyarakat mencari Gas LPG 3 kg.
"Maka dari itu sepertinya perlu untuk operasi pasar Gas LPG 3 kg dan setelahnya kita tingkatkan lagi sistem pengawasannya agar masalah ini tidak berulang terus-terusan," terang Made.
Perwakilan PT Pertamina yang biasa dipanggil pa Ucup, menjelaskan sebenarnya untuk kuota tidak ada perubahan dan tidak berkurang. Walaupun ada hari libur tanggal merah tapi penyalurannya diganti ke hari lain yang tidak libur, berarti sebenarnya kuota terpenuhi.
“ Tapi kemungkinan banyaknya hari libur dan penggantian ke hari lain sehingga penyaluran tidak seimbang dan menyebabkan masyarakat resah, diikuti pedagang eceran yang memanfaatkan situasi dengan menjual harga yang lebih tinggi. Dan segera akan saya sampaikan ke pimpinan untuk kegiatan operasi pasar yang diminta oleh DKUMPP," jelasnya.
Sementara itu perwakilan Bagian Ekonomi Setda Banjar mengimbau kepada ASN tidak menggunakan LPG bersubsidi.
"Kami juga akan melakukan studi penetapan Harga Eceran Tertinggi, kepada mayarakat agar membeli di pangkalan saja," katanya.
Satgas Pangan Polres Banjar meminta PT. Pertamina Patra Niaga untuk lebih ketat melakukan pengawasan kepada agen dan pangkalan.
"Bila ditemukan cukup bukti terhadap pelanggaran/menyelewengkan Gas 3 kg untuk ditindak dengan pemutusan Usaha," tegasnya.