Bappedalitbang Gelar Rakor Infrastruktur dan Kewilayahan Langkah Renstra 2025-2029
MARTAPURA, InfoPublik - Dalam rangka penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 serta melakukan verifikasi terhadap usulan kegiatan pada APBD Perubahan Tahun 2025.
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (IK) Bappedalitbang Kabupaten Banjar menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah mitra SKPD di Aula Batuah, Rabu (30/4/2025).
Rapat ini memiliki dua agenda utama, yakni persiapan penyusunan rancangan Renstra 2025–2029 dan pendalaman usulan APBD-P 2025. Kegiatan dibuka Kabid IK Herlina Maulidah, didampingi Kasubbid Infrastruktur M. Haris, serta dihadiri oleh perwakilan dari berbagai SKPD terkait.
Herlina mengatakan perencanaan pembangunan lima tahun ke depan benar-benar mencerminkan kebutuhan prioritas dan kondisi riil di lapangan, serta agar usulan APBD Perubahan 2025 lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Lebih lanjut, Herlina menjelaskan bahwa penyusunan Renstra harus selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan segera disusun. Ia menegaskan pentingnya sinergi antar perangkat daerah agar pembangunan infrastruktur dan kewilayahan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dalam rapat tersebut, masing-masing SKPD diberikan waktu secara bergiliran sesuai jadwal yang telah ditentukan untuk memaparkan usulan program dan kegiatan mereka. Presentasi ini menjadi dasar diskusi yang lebih mendalam terhadap kesesuaian dan kelayakan usulan baik untuk dimasukkan dalam dokumen Renstra maupun dalam perubahan anggaran tahun berjalan.
Masing-masing SKPD memaparkan capaian, tantangan yang dihadapi, serta arah program strategis yang direncanakan, dengan fokus pada peningkatan pelayanan publik, penguatan infrastruktur dasar, serta ketahanan wilayah terhadap bencana dan dinamika pembangunan.
Selain itu, tim Bappedalitbang juga melakukan pendalaman terhadap usulan yang masuk untuk APBD Perubahan, guna memastikan bahwa anggaran yang direncanakan benar-benar berdasarkan kebutuhan aktual, mendesak, dan mendukung prioritas daerah.
“Sebagai pengampu perencanaan pembangunan daerah, Bappedalitbang memiliki tanggung jawab untuk mengawal proses ini dengan objektif dan terukur agar seluruh rencana dan anggaran yang disusun mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banjar,” tutup Herlina.(Ione/Brigade Bappedalitbang)