Siapkan SDM Hadapi Sistem Baru, Bappedalitbang Gelar Rapat Pendampingan E-Katalog
MARTAPURA, InfoPublik - Menyikapi perubahan sistem pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog versi terbaru, Bappedalitbang Kabupaten Banjar melalui Sub Bagian Perencanaan pada Bidang Sekretariat melaksanakan rapat pendampingan proses pengadaan kepada seluruh operator E-Katalog internal, Jumat (21/3/2025) siang, bertempat di Aula Bauntung Bappedalitbang Banjar.
Kegiatan ini menghadirkan tim pendamping dari Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Banjar sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung percepatan implementasi E-Katalog versi 6 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
Rapat dibuka oleh Sekretaris Bappedalitbang, Hanafi, yang dalam sambutannya menyampaikan pentingnya pemahaman mendalam terhadap sistem baru ini.
“Dengan pendampingan ini, kita ingin memastikan bahwa seluruh operator memahami prosedur dan fitur dalam E-Katalog versi 6, sehingga proses pengadaan bisa berjalan efektif, efisien, dan akuntabel,” ujarnya.
Tim pendamping menegaskan bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bersama tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa serta Surat Edaran LKPP mengenai implementasi E-Katalog versi 6, per 1 Januari 2025 LKPP telah resmi menerapkan sistem baru ini dan secara bertahap menonaktifkan versi sebelumnya.
“Sehubungan dengan perubahan ini, terdapat banyak perbedaan dalam fitur, tata cara, serta peta bisnis dalam proses pengadaan. Karena itu, sosialisasi seperti ini menjadi krusial agar setiap SKPD dapat menyesuaikan diri dengan sistem yang lebih modern dan terintegrasi ini,” ujar perwakilan tim pendamping.
Dalam pendampingan tersebut, peserta diimbau untuk segera membuat serta mengaktifkan akun pada sistem katalog versi 6 agar tidak terjadi hambatan dalam proses pengadaan mendatang.
Selain membahas teknis E-Katalog, kegiatan ini juga menyoroti mekanisme transaksi melalui toko daring. Berdasarkan evaluasi dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), ditemukan bahwa beberapa fitur belum sepenuhnya menjawab kebutuhan daerah, seperti dihilangkannya opsi pencarian penyedia berdasarkan domisili.
Ke depan, diharapkan akan ada penyempurnaan sistem yang lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal serta mendukung pemerataan ekonomi di daerah.
“Dengan optimalisasi ini, kita berharap pengadaan tidak hanya menjadi proses administratif, tapi juga sarana mendukung pemberdayaan pelaku usaha lokal,” tutup M Rizky Rifani selaku Plt Kasubbag Perencanaan Bappedalitbang.
Rapat ini menjadi langkah awal strategis dalam memastikan transisi ke sistem baru dapat berlangsung mulus dan memberi manfaat maksimal bagi pembangunan daerah.(Ione/Brigade Bappedalitbang)