Rapat Pokja PKP Kabupaten Banjar Fokus Pada Kawasan Kumuh dan Akses Air Minum
MARTAPURA, InfoPublik – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Triwulan I, di Aula Bauntung, Rabu (5/3/2025).
Acara dihadiri berbagai instansi terkait, termasuk
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa Kabupaten Banjar, PT. Air Minum Intan Banjar serta Fasilitator
PAMSIMAS.
Kepala Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan, Herlina Maulidah menyoroti pentingnya evaluasi dokumen sektoral
PKP. Evaluasi ini dilakukan karena adanya audit kinerja dari BPK/BPKP yang
menyoroti kurangnya pemantauan terhadap dokumen strategis.
“Beberapa dokumen seperti RISPAM,
RISPALD, JAKSTRADA, dan SSK perlu disinkronkan agar lebih relevan dalam
mendukung perencanaan dan pelaksanaan program. Selain itu, peserta rapat
menyepakati perbaikan format lembar kerja untuk memastikan akurasi data dan
pelaporan.” Ujar Herlina.
Salah satu agenda utama dalam
rakor ini adalah permintaan data perumahan, terutama terkait kawasan kumuh dan
akses air minum. Bappedalitbang menegaskan bahwa data sanitasi di desa kawasan
kumuh masih belum lengkap, sehingga perlu koordinasi lebih lanjut dengan Dinas
PUPR dan PT. AM Intan Banjar. Untuk mengatasi perbedaan data antarinstansi,
rapat overlay akan dilaksanakan guna memetakan kondisi terkini kawasan kumuh
secara lebih akurat.
Selain itu, dalam sesi pembahasan
bantuan sosial (Bansos) untuk desa penerima program PAMSIMAS, telah ditetapkan
sembilan desa yang akan mendapatkan dukungan optimalisasi sistem penyediaan air
minum. Kesembilan desa tersebut dipilih berdasarkan tingkat urgensi dan
komitmen warga dalam mendukung program. Beberapa desa mengalami kerusakan
infrastruktur akibat bencana alam, sementara lainnya membutuhkan peningkatan
kapasitas perpipaan dan pengolahan air.
Pokja PKP juga membahas
kemungkinan mengintegrasikan desa PAMSIMAS ke dalam program penanganan
stunting. Meskipun ada beberapa desa stunting yang telah memiliki akses air
bersih dari PDAM, Pokja PKP tetap menekankan pentingnya penyediaan
infrastruktur sanitasi yang layak sebagai bagian dari upaya meningkatkan
kualitas hidup masyarakat. (Ione/Brigade Bappedalitbang)