Sosialisasi Perda Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Karang Intan

Karang Intan,InfoPublik - Dalam rangka Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah {PAD} Kabupaten Banjar.


Dinas terkait pelaksana PAD tersebut melaksanakan Sosialisasi Peraturan Bupati No.45 tahun 2020 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet, Kamis (18/11/2021).


Kasi Pemerintahan Kecamatan Karang Intan Muhammad Fahriadi yang membidangi giat tersebut mengatakan, Acara tersebut dilaksanakan oleh tim tehnis Pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dengan mengundang petani walet yang ada di wilayah Kecamatan Karang Intan. Adapun tim tehnis tersebut terdiri dari Dinas Perijinan Kab. Banjar, Dinas PUPR Kab. Banjar, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banjar, Dinas Peternakan dan Perkebunan Kab. Banjar dan Satpol PP Kab. Banjar. 


Camat Karang Intan Muhamad Ilmi menyampaikan Bahwa ijin mendirikan sarang burung walet tidak lagi di Kecamatan akan tetapi langsung ke dinas Perijinan melalui aplikasi OSS. 


Terlaksananya acara tersebut, Kecamatan hanya sebagai fasilitator acara saja. Dalam acara tersebut Ilmi juga bertindak sebagai moderator dan penyambung lidah dari banyak pertanyaan terkait ijin mendirikan bangunan sarang burung walet untuk disampaikan ke nara sumber.


"Dari data yang disampai kan Ilmi total petani sarang burung walet yang ada di Kecamatan Karang Intan sebayak 72 orang, yang sudah punya ijin baru 16 orang selebihnya masih  belum ada ijinnya, sedangkan petani yang sudah panen ada 11 orang,"paparnya.


Agus Siswanto Kabid PPHD Narsum Dari Pol PP Menyampaikan Bahwa Pol PP adalah hanya sebagai Penegak PERDA, ketika Perda sudah di taati oleh Petani sarang Burung Walet atau oleh Pelaku usaha lainnya maka berarti sudah aman dan terhindar dari sanksi, namum apa bila ada pelaku usaha yang melanggarnya maka akan dikenakan sanksi paling rendah Rp 25 juta.


Narasumber dari Dinas PUPR Yudi Kasi Wasbang juga menyampaikan bahwa kawasan yang tidak boleh ada sarang walet adalah sepanjang jalan Nasional, Lingkungan perumahan, sepadan jalan, sungai, pantai, waduk dan mata air. 


Selanjutnya Yudi menyampaikan Tanaman hutan raya, cagar alam, hutan lindung dan kawasan ekosistim mangrove juga tidak boleh ada sarang burung walet.


Kemudian disampaikan pula oleh Narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup bahwa Pemilik sarang Burung walet harus memasang talang air, dan mengelola Limbah serta hanya boleh membunyikan suara dari pukul 06.00 pagi sampai pukul 18.00 sore. (IP Kominfo Kab. Banjar/Brigade Karang Intan/Disransyah)


Komentar