BPJS Kesehatan Bangun Sinergitas Dengan Pemangku Kepentingan

Martapura,InfoPublik - Sebagai langkah untuk menyelenggarakan program  JKN – KIS yang optimal , BPJS Kesehatan terus membangun sinergi yang kuat dengan para pemangku kepentingan. BPJS Kesehatan cabang Kota Banjarmasin bersama pihak terkait di wilayah Kabupaten Banjar menggelar forum pertemuan komunikasi para pemangku kepentingan utama tingkat Kabupaten Banjar via zoom meeting, Kamis ( 22/04 ) siang.

Dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H. M Hilman, didampingi Asisten 2  Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah serta Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Banjar dan anggotanya di Command Center Martapura.

Sekda Banjar H. M Hilman mengatakan, bahwa untuk mensukseskan program  JKN -KIS agar dapat dirasakan masyarakat, perlu adanya sinergi pemerintah daerah dengan stake holder. Sinergitas dilakukan guna mengetahui sejumlah hambatan dan permasalahan yang perlu menjadi perhatian, bukan hanya dari BPJS Kesehatan itu sendiri, akan tetapi juga dari seluruh stake holder.

” Peran dan kolaborasi pemerintah daerah dan stake holder menjadi sangat penting dalam rangka mendorong masyarakat yang mampu untuk ikut mendaftarkan diri dan membayar iuran peserta JKN- KIS. Mari kita sama sama berpartisipasi untuk menyukseskan program ini, dengan memberikan saran serta solusi terhadap berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program JKN – KIS ini,” ajaknya.

Sementara itu Kepala Cabang BPJS Kota Banjarmasin Agus Supratman menjelaskan, sebagai tindak lanjut Perpres No 75 tahun 2019 disepakati komitmen bersama antara BPJS Kesehatan dengan PERSI tentang peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Diantaranya display ketersediaan tempat tidur, display tindakan operasi, sistem antrian elektronik dan penyederhanan administrasi pada loket layanan.

” Kami mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan seperti, Implementasi E–Claim, mengoptimalkan rujukan parsial, menerapkan pelayanan yang efisien, efektif dan berkualitas,  mengoptimalkan program rujuk balik, mengoptimalkan fungsi FKTP sebagai Gatekeeper,” ujarnya.

Diharapkannya, semua aspek yang telah diutarakan dalam forum diskusi ini, bisa menjadi bahan catatan  dan pertimbangan pemerintah kedepannya, agar kerjasama yang terjalin bisa semakin sukses dan lancar.(Reporter/Puad/umar/kominfo kab.banjar)


Komentar